Peran Tokoh Masyarakat pada masa Reformasi dalam Perubahan Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia

Peran Tokoh Masyarakat pada masa Reformasi dalam Perubahan Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia

Gambar ilustrasi peta indonesia | sumber www.google.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Indonesia saat ini masih di era reformasi, yang pada hakikatnya era dimana semuanya mengalami perubahan dari bidang politik sampai bidang teknologi. Perubahan itu semua tidak lepas dari adanya peristiwa yang menjadi tonggak awal era reformasi. Peristiwa yang dilakukan oleh para mahasiswa yang menuntut presiden Soeharto untuk lengser dari jabatannya sebagai presiden pada saat itu. Hingga pada akhirnya presiden Soeharto berhenti menjadi presiden dan digantikan oleh B.J.Habibie yang menandakan berakhirnya masa orde baru dan berganti menjadi era reformasi. Adanya peralihan dari masa orde baru ke era reformasi, tentu menimbulkan adanya perubahan politik dan ketatanegaraan, selain itu permasalahan di era reformasi juga semakin kompleks karena masyarakat diberi kebebasan penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya dimuka umum tanpa memerhatikan dampak dari tindakannya tersebut.

Ada hal yang perlu diketahui bahwa ada beberapa tokoh yang berperan penting pada saat peralihan dari masa orde baru ke era reformasi. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubuwana X, Megawati Soekarno Putri, Amien Rais.


1.2.  Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari reformasi?

2. Bagaimana kronologi reformasi di Indonesia?

3. Bagaimana kehidupan ketatanegaraaan pada masa reformasi?

4. Siapa saja tokoh-tokoh penting dalam reformasi di Indonesia?


1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dari reformasi

2. Untuk mengetahui kronologi reformasi di Indonesia

3. Untuk mengetahui kehidupan ketatanegaraaan pada masa reformasi

4. Untuk mengetahui tokoh-tokoh penting dalam reformasi di Indonesia


1.4 Manfaat Penulisan

1. Dapat menambah ilmu

2. Kita dapat lebih mengerti tentang kronologi peristiwa reformasi

3. Kita dapat lebih memahami tentang kehidupan ketatanegaraan dan tokoh penting dalam reformasi di Indonesia


BAB II
MATERI

2.1 Pengertian dari Reformasi

Reformasi secara etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform” yang bermakna pembaharuan atau perubahan. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sedangkan menurut arti kata dalam bahasa indonesia pengertian Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia sendiri, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru.


2.2 Kronologi Peristiwa Reformasi

Reformasi Indonesia jika dipandang secara umum diakibatkan karena krisis ekonomi dunia pada akhir abad 20, Indonesia salah satu negara yang terkena dampak krisis ini. Dimulai pada tanggal 22 Januari 1998 angka rupiah tembus 17.000,- per dolar AS dan IMF (Dana Moneter Internasional) tidak menunjukkan rencana bantuannya untuk Indonesia. Kemudian awal Maret terdapat dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional.

Hal tersebut ditanggapi Presiden Soeharto tepatnya Pada 15 April 1998 agar mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta ataupun negeri melakukan unjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik. Tiga hari kemudian yaitu pada 18 April 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut. Sehingga sia-sia pula diadakan dialog antara perwakilan Pemerintah dan Mahasiswa.

Awal Mei 1998 mulailah terjadi puncak aksi dari mahasiswa, akibat krisis ekonomi yang semakin carut marut pada tanggal 2 Mei sampai dengan 21 Mei 1998 terjadi banyak demonstrasi dan bentrok antara mahasiswa dengan militer atau kepolisian, akibatnya tidak kurang 11 Mahasiswa meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami cidera. Peristiwa tersebut sungguh memilukan bagi Bangsa Indonesia saat itu. Sebagai klimaksnya yakni tanggal 21 Mei 1998 Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawan Nurcholish Madjid (almarhum) pada pagi dini hari menyatakan, "Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru". Setelah itu Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 09.00 WIB dan beliau mengucapkan terima kasih serta mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia lalu meninggalkan halaman Istana Merdeka didampingi ajudannya.

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1999, membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan kita sebagaimana nampak pada perubahan yang hampir menyeluruh atas Undang Uundang Dasar 1945. Perubahan undang-undang dasar ini, sebenarnya terjadi demikian cepat tanpa dimulai oleh sebuah perencanaan panjang. Hal ini terjadi karena didorong oleh tuntutan perubahan-perubahan yang sangat kuat pada awal reformasi antara lain tuntutan atas kehidupan negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, penegakan hukum yang lebih baik, penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan berbagai tuntutan perubahan lainnya. 

Terhadap berbagai tuntutan tersebut para anggota MPR meresponsnya dengan memulai perubahan terhadap sesuatu yang mendasar yaitu perubahan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa salah satu sumber permasalahan yang menimbulkan problem politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini adalah karena kelemahan Undang Undang Dasar 1945 antara lain:

a. UUD 1945 menyerahkan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden.

b. Tidak adanya prinsip check and balances dalam UUD 1945 antara lain menyerahkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.

c. UUD 1945, terlalu fleksibel menyerahkan penyelenggaraan negara pada semangat para penyelenggara negara yang dalam pelaksanaannya banyak disalahgunakan.

d. Pengaturan mengenai hak asasi manusia yang minim, serta

e. Kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi.


Oleh karena itu, perubahan UUD 1945 yang pertama pada sidang umum tahun 1999, terjadi dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya sekitar satu minggu perdebatan pada tingkat Panitia Ad Hoc, menghasilkan perubahan penting terhadap 9 pasal yang terkait dengan penyeimbangan kedudukan Presiden dengan DPR.

Walaupun demikian, kalau kita kembali melihat sejak awal pemerintahan Presiden Habibie ide perubahan UUD 1945 telah dimulai dan bahkan pernah dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Prof.DR. Bagir Manan untuk mengkaji perubahan UUD 1945 dan telahmelakukan serial diskusi yang cukup panjang dan menghasilkan berbagai pemikiran terhadap perubahan undang-undang dasar ini dalam sebuah buku.Karena itu, ketika perdebatan pada MPR mengenai perubahan undang-undang dasar ini sebagian besar fraksi telah menyiapkan rancangan perubahan yang menyeluruh atas undang-undang dasar 1945 itu. Karena waktu yang tidak memungkinkan, perubahan pertama itu hanya terjadi terhadap beberapa pasal yang terkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan DPR, dan perubahan lainnya dicadangkan pada sidang tahunan berikutnya.

Karena begitu luasnya perdebatan awal ketika memulai perubahan ini, untuk menghindari disorientasi dalam perubahan-perubahan yang akan dilakukan, seluruh fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat itu menyepakati lima prinsip yaitu:

a. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil.

d. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

e. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. 


Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang telah dilakukan selama 4 kali. Perubahan Pertama tahun 1999, Perubahan Kedua tahun 2000, Perubahan Ketiga tahun 2001 dan Perubahan Keempat tahun 2002, telah membawa implikasi politik yang sangat luas dalam sistem ketatanegaraan Indoneisa. Kalau kita membaca dengan cermat perubahan tersebut, akan nampak bahwa empat kali perubahan merupakan satu rangkaian perubahan yang dilakukan secara sistematis dalam rangka menjawab tantangan baru kehidupan politik Indonesia yang lebih demokratis sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Tuntutan perubahan sistem politik dan ketatanegaraan dalam bentuk perubahan Undang Undang Dasar 1945, adalah pesan yang sangat jelas disampaikan oleh gerakan reformasi yang dimulai sejak tahun 1998.

Keempat perubahan ini, mencakup aspek yang sangat luas dan mendalam baik dari jumlah pasal yang diubah dan ditambah maupun dari substansi perubahan yang terjadi. UUD 1945 sebelum perubahan hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 47 ayat ditambah 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah 4 kali perubahan, UUD 1945 menjadi 20 bab, 73 pasal, 171 ayat ditambah 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Substansi perubahan menyentuh hal-hal yang sangat mendasar dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang berimplikasi pada perubahan berbagai peraturan perundangan dan kehidupan politik Indonesia di masa depan. Dalam kerangka inilah berbagai perundang-undangan baru bidang politik disusun, yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta UU Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).


2.4 Tokoh-Tokoh Penting dalam Reformasi di Indonesia

Tokoh-tokoh reformasi belakang menjadi tokoh yang menggemparkan dunia politik Indonesia. Mereka hadir dengan berbagai cara pandang baru yang sedikit banyak mengubah haluan dunia politik Indonesia.

Masa reformasi yang terjadi beberapa tahun ke belakang bisa jadi merupakan masa-masa perubahan Indonesia dari segala sisi. Politik, sosial dan ekonomi. Perubahan itu merata di semua lapisan masyarakat. Dari kalangan atas hingga masyarakat kelas bawah. Ada masyarakat yang menilai itu sebagai sebuah perubahan positif, dan ada juga sebagian masyarakat yang justru memandang itu sebagai hal yang negatif.

Kenyataannya, setelah masa-masa itu, setelah kehadiran tokoh-tokoh reformasi itu, Indonesia mengalami berbagai konflik lanjutan. Beragam konflik muncul. Konflik yang lama terpendam, semua menguak dan berebut untuk dicarikan jalan keluarnya.

Keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang masih tidak stabil akibat masa reformasi itu semakin menambah sulit terselesaikannya masalah-masalah tersebut. Akibatnya, masalah-masalah kecil yang seharusnya diperhatikan, menjadi sangat terabaikan, dan masalah besar pun belum bisa diselesaikan dengan sempurna.

Tokoh-tokoh Reformasi muncul karena mereka gusar akan keadaan perekonomian Indonesia yang tak kunjung membaik, malahan semakin terpuruk karena dihantam badai krisis moneter yang melanda Asia Tenggara.

Disokong oleh gelombang gerakan mahasiswa se-Indonesia yang menuntut Soeharto turun dari kursi presiden, akhirnya memaksa MPR mencabut mandat tugas presiden. Soeharto akhirnya menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan kepresidenan dan diserahkan kepada BJ Habibie, yang waktu itu menjabat wakil presiden. Peristiwa itulah yang dengan seketika banyak memunculkan tokoh-tokoh reformasi yang kontroversial.

Tidak mungkin dalam peristiwa besar seperti Reformasi Indonesia tanpa dipelopori oleh tokoh-tokoh besar bangsa. Tokoh ini sangatlah kritis dalam menyikapi era orde baru atau masa Presiden Soeharto, mereka juga sanggup menggerakkan ribuan mahasiswa untuk melakukan protes dan demo kepada Pemerintahan walaupun dibayang-bayangi pihak keamanan Indonesia. Demi semangat perubahan untuk Indonesia maka reformasi pun tidak bisa terelakkan lagi, dan berikut tokoh-tokoh penting dalam Reformasi Indonesia;

1. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur, adalah pemimpin Nahdhatul Ulama, sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia. Gus Dur memiliki karisma yang kuat. Selain ulama, beliau juga negarawan yang memiliki wawasan tentang pentingnya pluralisme bangsa. Gus Dur adalah salah satu dari tokoh-tokoh reformasi yang membawa dampak banyak bagi Indonesia. Gus Dur juga yang mencentuskan pertemuan Ciganjur yang dihadiri oleh Megawati, Sir Sultan Hamengkubuwono X, dan Amien Rais. Selanjutnya, tokoh-tokoh reformasi yang hadir di Ciganjur menamai dirinya sebagai kelompok Poros Tengah yang bertekad menggulirkan agenda reformasi di Indonesia. Pada masa pemilu pertama di awal orde reformasi, Gus Dur dijagokan menjadi calon presiden RI oleh tokoh-tokoh reformasi dari PKB dan disokong penuh oleh kelompok Poros Tengah. Akhirnya, Gus Dur ditunjuk sebagai Presiden RI menggantikan BJ Habibie, sedangkan Megawati diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur. Namun di tengah masa pemerintahnya, Gus Dur dicopot mandatnya oleh MPR.

2. Sri Sultan Hamengkubuwono X

Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan sosok Raja Yogyakarta yang memiliki peran penting mempersatukan bangsa ini agar tetap bersatu, karena sejak krisis moneter Indonesia mengalami ancaman disintregrasi. Apalagi, sejak Timor Timur lepas dari pangkuan ibu pertiwi, memicu timbulnya separatisme di beberapa tempat di Indonesia. Banyak yang tidak tahu, bahwa beliau juga merupakan bagian dari tokoh-tokoh reformasi. Pada masa menjelang reformasi, Sri Sultan sering turun ke jalan menenangkan demonstran agar tak bertindak anarkis, terutama di Yogyakarta sehingga membawa dampak baik bagi masyarakat Yogyakarta sendiri.

Sebagai salah satu tokoh yang tergabung dalam tokoh-tokoh reformasi, beliau lebih berperan sebagai pengendali massa. Berkat itulah, setelah reformasi, Sri Sultan ditunjuk menjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Sri Paku Alam IX menggantikan gubernur sebelumnya Sri Paku Alam VIII yang telah wafat.

3. Megawati Soekarno Putri

Megawati Soekarno Putri merupakan simbol dari perlawan terhadap rezim orde baru. Saat jabatan ketua PDI digulingkan sepihak oleh Soeryadi yang disokong oleh rezim orde baru, Megawati pun mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sejak itu, Megawati berjarak dengan rezim Soeharto. Pada era reformasi, pemeran dalam tokoh-tokoh reformasi ini memiliki peran yang cukup penting. Beliau merancang kembali nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi. Pada pemilu legislatif, partai yang didirikan Megawati memperoleh banyak suara, bahkan mengalahkan Golkar. Megawati pun ditunjuk sebagai wakil presiden mendamping Gus Dur dan beliau didukung oleh banyak tokoh-tokoh reformasi lainnya. Dua tahun berikutnya, Megawati naik menjadi presiden menggantikan kedudukan Gus Dur yang dicopot mandatnya oleh MPR, dan menunjuk Hamzah Haz sebagai wakil presiden untuk mendampingi Megawati melanjutkan pemerintahan.

4. Amien Rais

Amien Rais merupakan salah satu dari tokoh-tokoh reformasi yang hadir dari dunia kampus. Amien Rais juga punya andil dalam menggulingkan rezim Soeharto. Beliau merupakan sosok pencetus berdirinya kelompok Poros Tengah yang dideklarasikan di Ciganjur, tempat kediaman Gus Dur. Awal-awal menjelang rezim orde baru runtuh, Amien Rais selalu turun ke jalan bergabung dengan demonstran mahasiswa. Orasi-orasi yang dilontarkan Amien Rais begitu cerdas. Beliau menawarkan perubahan demokrasi Indonesia yang lebih modern. Saat banyak partai bermunculan, Amien Rais juga mendeklarasikan partainya, yakni Partai Amanat Nasional. Pada era reformasi, PAN merupakan salah satu partai papan atas sehingga beliau juga sempat menjabat sebagai ketua MPR.


BAB III
PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia sendiri, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru.

Reformasi Indonesia diawali dengan krisis ekonomi dunia pada akhir abad 20, Indonesia salah satu negara yang terkena dampak krisis ini. Dimulai pada tanggal 22 Januari 1998 angka rupiah tembus 17.000,- per dolar AS dan IMF (Dana Moneter Internasional) tidak menunjukkan rencana bantuannya untuk Indonesia.

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1999, membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan kita sebagaimana nampak pada perubahan yang hampir menyeluruh atas Undang Undang Dasar 1945.

Tokoh-tokoh yang berperan dalam munculnya era reformasi di Indonesia diantaranya adalah Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubuwana X, Megawati Soekarno Putri, Amien Rais.


3.2  Saran

Pada hakikatnya era reformasi itu perubahan struktur ketatanegaraan yang didasarkan pada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya era reformasi yang dimulai sejak pemerintahan B.J.Habibie samapai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terutama dalam mengaspirasikan pendapatnya. Dan kami berharap pemerintahan di Indonesia pada era reformasi saat ini dan yang akan datang menjadi lebih baik.

Demikianlah makalah yang kami buat ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas, dimengerti, dan lugas. Sekian penutup dari kami semoga dapat diterima di hati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Plagiarisma Protected by Copyscape peshaAcompeny